Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyakini kasus kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri Nonaktif Irjen Ferdy Sambo dapat menjadi momentum bagi Polri untuk memperoleh kepercayaan publik jika kasusnya ditangani transparan dan presisi.
“Saya yakin kasus Brigadir J adalah momentum Polri untuk mendapatkan Kepercayaan Publik, bila transparan dan presisi dalam penanganannya,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam perkembangan kasus Brigadir J, ia menilai kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait telah menunjukkan upaya penyelidikan dengan transparan dan terbuka kepada publik.
Menurut dia, apa pun hasilnya nanti, kepolisian maupun lembaga terkait seperti Komnas HAM, tim forensik, dan lain-lain telah berusaha sebaik mungkin mengungkap kasus tersebut.
“Terlihat sekali bahwa tidak ada yang disembunyikan, dan polisi sangat terbuka untuk bekerja sama dengan institusi lain demi mengungkap kasus ini. Jadi saya yakin semuanya akan terbuka dan terang benderang,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa transparansi sangat penting demi meningkatkan kepercayaan publik atas penanganan kasus Brigadir J oleh kepolisian.
Menurut dia, spekulasi yang beredar begitu liar membuat penanganan kasus ini secara terbuka menjadi sangat signifikan untuk menjawab keraguan publik.
“Karena sudah banyak spekulasi yang beredar, maka saya yakin transparansi dan keterbukaan ini akan sangat membantu menjawab keraguan publik,” katanya.
Sahroni mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berkali-kali menegaskan bahwa Polri akan membuka hasil autopsi dan penyidikan lainnya dalam kasus tersebut.
Dia meyakini Kapolri akan menepati janji karena menjadi momentum transformasi Polri untuk adil dari dalam diri sendiri.
Sebelumnya, pada Rabu (27/7) pagi dilakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir J oleh tim di pemakaman di Sungai Bahar, Muarojambi. Provinsi Jambi
Selanjutnya proses autopsi dilakukan di RSU Sungai Bahar dengan mendapat pengamanan anggota Satbrimobda Polda Jambi berjaga di depan ruangan autopsi.
Selain itu, katanya, Komnas HAM terus memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan terkait kasus kematian Brigadir J.
