Batam – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menolak wacana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Wahyu, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya distribusi sehingga harga kebutuhan pokok akan melonjak naik dan menyebabkan inflasi.
“Saya rasa kebijakan untuk menaikkan harga BBM kurang tepat untuk saat ini. Dampak Covid-19 masih sangat terasa di tengah masyarakat, dan skrg ini baru mau mulai membaik. Kalau Pemerintah pusat memaksakan juga, ini ujung-ujungnya yang menjadi korban tetap masyarakat” paparnya, Senin (22/8/2022).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri itu lebih setuju jika Pemerintah Pusat memperketat pengawasan distribusi BBM yang selama ini belum tepat sasaran.
“BBM solar itu seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu dan distributor kebutuhan pokok seperti truk logistik, travel, motor, angkot, dan nelayan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM lantaran Pemerintah telah memberikan subsidi yang besar untuk energi sehingga membebani APBN.
“Nanti mungkin Minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini,” ujarnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube, Minggu (21/8/2022).
Sebagaimana diketahui, dalam acara zikir dan doa bersama di Istana Negara pada Senin (1/8/2022), Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa negara telah memberikan subsidi BBM Rp502 triliun.
“Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp170 (triliun) sekarang sudah Rp502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat ini yang perlu kita syukuri,” tutupnya.
