Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diumukan oleh pemerintah terus menerus terjadi penolakan di semua kalangan, baik itu dari Mahasiswa, Buruh, dan berbagai elemen masyarakat. Penolakan kenaikan BBM pun dilakukan oleh Fraksi Partai PKS disaat Rapat Paripurna ke IV DPR RI, selasa (06-09-22).
Adapun Rapat Paripurna hari ini untuk melakukan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2021.
Dalam Rapat paripurna tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII fraksi Partai PKS, Dr. H. Mulyanto,M.Eng meminta waktu interupsi disaat menteri keuangan, Sri Mulyani mau melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021.
Di dalam interupsinya, Mulyanto menyatakan bahwa PKS Menolak Kenaikan harga BBM Bersubsidi yang telah diresmikan oleh pemerintah sejak 3 september lalu. PKS memandang bahwa kenaikan tersebut akan memberatkan masyarakat.
“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas jelas memberatkan masyarakat” ungkap mulyanto dalam paripurna tersebut.
Mulyanto juga menyinggung tentang demo penolakan kenaikan bbm yang terjadi di tengah masyarakat. Dan sudah seharusnya kenaikan harga bbm bersubsidi dibatalkan.
“hari ini di depan, demo terus terus dilaksanakan oleh masyarakat. Kami mendukung demo demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya, kami dari Fraksi Partai PKS menyatakan Walk Out dari Forum ini, Demikian Terima kasih”, ujar Mulyanto dalam interupsinya.
Disaat interupsi dilakukan oleh Mulyanto, semua anggota Fraksi PKS yang menghadiri paripurna mengangkat kertas yang bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM‘. Setelah interupsi dilakukan, satu per satu anggota fraksi Partai PKS meninggalkan ruang paripurna. (RY)
