Bukittinggi, Sumbar – GardaPublik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang cukup vokal dalam menyuarakan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 Desember lalu.
Pernyataan sikap PKS ditunjukkan dengan berbagai cara mulai dari penyampaian pandangan melalui sidang paripurna DPR RI hingga ikut turun ke jalan bersama masyarakat mendesak pemerintah menolak kenaikan harga BBM.
Dan pada Sabtu (10/9) PKS secara serentak se-Indonesia menggelar kegiatan Flashmob turun ke jalan dalam menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Tidak ketinggalan, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Bukittinggi juga ikut meramaikan aksi ini dengan melakukan aksi flashmob di sepanjang Jalan Sudirman.
Puluhan kader PKS Bukittinggi meramaikan aksi ini dengan menggunakan atribut warna kebesaran PKS (oranye).
Sejumlah petinggi partai dan anggota fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mulai dari Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi Ibnu Asis, Sekretaris M Syafaat, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra, serta Anggota DPRD Kota Bukittinggi Ibra Yasser dan Arnis.
Selain itu, sejumlah struktur PKS Kota Bukittinggi juga ikut meramaikan agenda ini. Mulai dari DPD, Dewan Pengurus Cabang, hingga Dewan Pengurus Ranting.
Ketua DPD PKS Kota Bukittinggi Ibnu Asis membacakan pernyataan sikap PKS Kota Bukittinggi dalam agenda tersebut, diantaranya :
- Mendukung sepenuhnya langkah-langkah politis dan strategis DPP PKS untuk menyampaikan beragam pertimbangan yang matang dan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Pusat atas kebijakan sepihak menaikkan harga BBM Bersubsidi.
- Mendukung sepenuhnya upaya-upaya konstitusional dan tanggap yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi murni seluruh elemen masyarakat terhadap perubahan tarif BBM Bersubsidi yang sangat signifikan dan drastis.
- Mendukung perjuangan seluruh lapisan masyarakat dan membersamainya MENOLAK KENAIKAN BBM BERSUBSIDI dan meminta Pemerintah Pusat untuk segera melakukan peninjauan dan pengkajian kembali terhadap kebijakan yang sudah diambil serta ditindaklanjuti dengan menetapkan kebijakan baru yang lebih humanis dan pro masyarakat. (Rio)
