Gardapublik.id | BATAM. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero) Tbk bersama Komisi VI DPR RI menggelar sosialisasi Peran Kemitraan UMKM BUMN untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Sosialisasi yang diikuti 200-an peserta pelaku UMKM dilaksanakan di Pusat Informasi Haji (PIH) Hotel, Batam, Senin (5/12/2022). Acara tersebut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kepri,Drs H Nyat Kadir sebagai nara sumber dengan menghadirkan nara sumber lainnya dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam.
“Kita berikan apresiasi ke PT Adhi Karya, Kementerian BUMN yang telah mensupport kegiatan sosialisasi ini. Sinergitas yang terjalin antara UMKM & BUMN sangat penting, agar satu sama lain bisa saling menopang, Tentunya saya sebagai mitra kerja BUMN kedepan kita akan selalu mendorong BUMN-BUMN untuk dapat bersinergis dengan para pelaku UMKM,” ujar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kata mantan Walikota Batam, meskipun bergerak di bidang konstruksi, namun PT Adhi Karya ikut terlibat dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran kemitraan antara UMKM dan BUMN tentu lanjut Politisi Partai NasDem sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya fasilitas dan program pada BUMN dapat diakses oleh pelaku UMKM.
Nyat Kadir mengatakan BUMN-BUMN saat ini seperti PT Adhi Karya sedang memberikan perhatian khusus terhadap para pelaku UMKM. Perusahaan plat merah ini merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia yang berdiri sejak 1960 dan merupakan perusahaan konstruksi pertama yang melantai di bursa efek sejak 18 Maret 2002.
Selain terlibat dalam membangun UMKM, PT Adhi Karya memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan antara lain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Barito, Jembatan Suramadu.
Saat ini Adhi Karya memiliki 180 Proyek Konstruksi yang sedang berjalan beberapa proyek besar yakni proyek Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (Fender Jembatan Pulau Balang, Hunian Pekerja Konstruksi, Jalan Tol Segmen 3A Karang Joang-Kariangau).
Perusahaan Negara ini memiliki tagline beyond construction yang menunjukan bukan hanya bergerak di bidang konstruksi. Saat ini Adhi Karya memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering & Konstruksi, Properti & Hospitaliti, Manufaktur, Investasi & Konsesi yang juga sudah banyak berkontribusi bagi provinsi riau.
Nyat Kadir mengatakan, Rights Issue Adhi Karya dilaksanakan dengan dasar telah mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi VI, Perarturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham ADHI sebagai dasar hukum diberikannya PMN, dan Persetujuan efektif OJK pada 14 Oktober 2022. Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar. Total dana tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional.
Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di Pt Adhi Karya menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh Publik.
Nyat Kadir menambahkan, berbagai manfaat yang diperoleh PT Adhi Karya dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.
Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen Dorong Pengembangan Proyek Strategi Nasional yang juga akan mendorong membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa menjadi penopang ekonomi nasional. Kemudian, memperkuat pengelolaan keuangan. Lalu, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Berikutnya, mengoptimalkan portfolio bisnis yang tepat dan terukur, serta menjadi agen pembangunan pemerintah menuju Indonesia Maju.
