close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.2 C
Jakarta
Senin, Oktober 14, 2024

Pemerintah Indonesia Harus Konsen Tangani persoalan PMI Sehingga Tidak Saling Salah Menyalahkan.

spot_img

Gardapublik.id | Batam – Persoalan Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau disebut Pekerja migran Indonesia ( PMI ), bagaikan benang kusut yang sulit diurai, sehingga akan menjadi polemik berkepanjangan.

Wawancara Tim media kepada pihak imigrasi TPI Batam, mengatakan dalam proses keberangkatan di pelabuhan internasional, petugas imigrasi selalu melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan sesuai dengan tujuan pelaku perjalanan.

Untuk WNI yang hendak bekerja ke luar negeri wajib mematuhi peraturan terkait penempatan PMI di luar negeri, sesuai dengan undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia, diantaranya adalah visa bekerja di negara tujuan dan dokumen pendukung seperti Rekomendasi dari Ketenagakerjaan.

Baca juga  Putri Ariani Banjir Dukungan untuk AGT, Adiknya Bisa Diterbangkan ke AS

Jika tidak memenuhi persyaratan dan tujuan yang tidak sesuai,maka PMI tersebut akan di tolak keberangkatannya.

Guna mencegah keberangkatan PMI non prosedural, imigrasi Batam senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya BP2MI, kepolisian dan instansi terkait.

Berdasarkan data yang di berikan pihak imigrasi TPI Batam dari Januari sampai dengan 2022 penundaan pemberangkatan PMI dari Citra tritunas sebanyak 502 orang dan dari Batam center sebab 2278 orang.

Baca juga  Dit Reskrimsus Polda Kepri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Pengangkutan & Niaga BBM Subsidi Jenis Bio Solar

Hirmarwansyah Ketua Tim investigasi Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri, kepada Tim media mengatakan, mengenai PMI ini kita jangan sampai saling salah menyalahkan,sebab regulasi sudah ada, tinggal serius tidak pemerintah pusat untuk menyelesaikan.

Kita selaku kontrol sosial hanya, mengingatkan dan tidak menjastis pihak manapun, karena kewenangan penuh persolan PMI ada pada pemerintah pusat kementerian tenaga kerja.

Baca juga  Daftar 6 Pejabat Yang Diselidiki KPK Dari Hasil Pengembangan LHKPN

Persoalannya yang paling krusial karena pemerintah Indonesia tidak mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga banyak warna negara keluar mencari nafkah demi isi perut dan keluarga, sekalipun dengan cara melanggar aturan,jadi kita mau bilang apa kalau sudah menyangkut isi perut.

Mari kita sama – sama berpikir mencari solusi karena mengenai PMI di ibaratkan seperti penyakit sudah akut ujarnya.

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

Konsumsi Tape Saat Sedang Menstruasi Dapat Mengurangi Rasa Nyeri Perut, Simak Penjelasannya!

Gardapublik.id - Makanan fermentasi adalah santapan yang diolah dengan penambahan ragi atau bakteri khusus. Proses ini membuat makanan mengalami perubahan, baik dari bentuk, aroma, maupun...

Pendidikan Antikorupsi Perkuat Karakter dan Integritas

Gardapublik.id, Jakarta - Penguatan karakter melalui Pendidikan Antikorupsi (PAK) menjadi salah satu strategi yang ditujukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi masyarakat. Harapannya, melalui karakter...

Menjelang Pilkada Serentak 2024, Mulai Bermunculan Nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil

Gardapublik id.Inhil_Riau. Hajatan Pileg dan Pilpres 2024 telah usai, para Calon DPD, DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga Pemenang Pilpres telah di umumkan oleh...

Kembali, Masyarakat Kateman Swadaya Perbaiki Jalan

Gardapublik.id.Inhil_Riau.Kepedulian Masyarakat Kateman khususnya Tagaraja terhadap kondisi jalan patut di acungi jempol,hampir merata Jalan-jalan utama di Ibukota Kecamatan Kateman itu yang rusak di perbaiki...

Olahraga yang bisa dilakukan pada saat puasa

Gardapublik.id, Selama puasa, beberapa jenis olahraga yang ringan dan tidak terlalu membebani tubuh bisa menjadi pilihan yang baik. Berikut beberapa contoh: Jalan Santai: Berjalan...

Bertekad Bangun Inhil, Mantan Camat Daftar Calon Bupati

Gardapublik.id.Inhil_Riau. Keseriusan dan tekad untuk berbuat dan Membangun Inhil itu beliau buktikan dengan mendaftar pada 4 Partai Politik pada Senin, 29 April 2024. Pensiunan ASN...
Berita terbaru
Berita Terkait