Gardapublik.id, Indonesia – Bisnis Rumah Subsidi Masih Menjanjikan pada 2023
H.Hendi.SE AK SH.MH stafsus Hukum Ham & stafsus ekonomi,.Pakar Ekonomi memprediksi industri perumahan subsidi masih menjanjikan bagi pelaku usaha properti di 2023.
“optimis menciptakan peluang besar bahwa industri perumahan, khususnya perumahan subsidi masih menjanjikan di tahun mendatang,” ujar H.Hendi selaku komisaris PT.GENKI BRATA SAKTI. Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023″ Maju pesat.
kreativitas skema pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta dukungan para pemangku kepentingan dari ekosistem perumahan diyakini akan mampu mewujudkannya.
pada tahun 2023, FLPP ditargetkan akan disalurkan untuk sebanyak 229.000 unit rumah senilai Rp25,18 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 10.000 unit senilai Rp1,16 triliun.
Tercatat, realisasi penyaluran dana FLPP tahun ini per 2023 sebesar kurang lebih 216.029 unit senilai Rp29,03 triliun, sehingga penyaluran dana FLPP dari tahun 2010-2023 sebesar 1.198.876 unit senilai Rp99,21 triliun.
Terdapat juga beberapa indikasi positif yang bisa memacu semangat untuk terus mendorong industri perumahan 2023 antara lain pertama dari 24 negara di dunia yang telah mengeluarkan data PDB kuartal tiga tahun 2022, terdapat 15 negara (62,5%) mengalami perlambatan ekonomi, 2 dua negara (8,3%) stagnan dan hanya 7 negara (29,2%) yang mengalami pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia.
Kedua, lanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga di RI relatif moderat sebesar 175 bps (basis poin), menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang dipadukan dengan kebijakan fiskal yang terukur efektif untuk meredam peningkatan inflasi lebih lanjut
Data BPS juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022/2023 mencapai 7,72% secara tahunan dan tumbuh 1,91%secara kuartalan.
H.Hendi mengatakan Ekonomi Indonesia relatif kuat dalam menahan tekanan inflasi mengingat secara fundamental Indonesia mengalami surplus perdagangan 30 bulan berturut -turut karena berkah komoditas yang diikuti dengan kombinasi bauran kebijakan moneter sehingga penyesuaian tingkat bunga tidak agresif dibandingkan dengan negara-negara lain,”
H.Hendi berpendapat, berbagai bauran kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah mulai dari peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM), peningkatan tingkat bunga terukur, serta kebijakan pendukung lainnya dinilai cukup efektif menjaga tingkat inflasi pada tingkat yang akseptabel.
Dengan demikian, IMF dalam rilis terakhir memperkirakan Indonesia tumbuh 6,3% tahun ini dan 7 persen pada 2023.
perekonomian nasional diperkirakan terus membaik ditopang meningkatnya konsumsi swasta dan investasi, serta tetap kuatnya ekspor. Adapun proses pemulihan ekonomi Indonesia didorong oleh solidnya permintaan domestik sejalan dengan terjaganya daya beli, terus meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi-keuangan, tetap positifnya kinerja ekspor didukung oleh kenaikan nilai tambah dari hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta berlanjutnya penyelesaian PSN. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah sangat kuatnya dolar AS dan meningkatnya pasar keuangan global.
Di sisi lain pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. Selaras dengan hal tersebut, dia menilai kinerja sektor properti tetap kuat antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik.
H.Hendi mengatakan bahwa Bank Indonesia sendiri telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen %, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).tetap boking fee tetap ada kewajiban konsumen. Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
Selain itu, untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan dari sisi supply salah satunya dengan meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan. “Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada BTN tahun 2023,”
Tak hanya itu, dibutuhkan peran pengembang swasta dan BUMN dalam mendukung supply hunian bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) perlu didorong lebih agar biaya produksi lebih kompetitif bagi pengembang dan affordable bagi MBR.
