Gardapublik.id, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan tata kelola penyelenggaraan haji 2025 berjalan transparan dan akuntabel.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kehadiran KPK menjadi langkah strategis dalam mendampingi dan mengawasi proses penyelenggaraan haji. Ia juga menilai pengawasan KPK memberikan efek psikologis yang dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. “Dengan adanya Peraturan Presiden yang mengatur fokus kerja BPH, kami yakin tidak ada lagi tumpang tindih kewajiban. Pengawasan dari KPK menjadi langkah penting untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik,” ujar Nasaruddin, Minggu (26/1/2025).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi lembaga terkait. Ia menjelaskan bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang KPK, lembaganya memiliki mandat untuk melakukan pencegahan dan monitoring. “Pencegahan dilakukan melalui pelaporan gratifikasi dan kepatuhan LHKPN, sementara monitoring adalah bagian dari pengawasan. Dalam hal ini, KPK akan mendampingi tata kelola penyelenggaraan haji agar optimal,” kata Setyo.
Setyo juga menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan sinergi antara Kemenag, BPKH, dan BPH. Ia menekankan perlunya kajian mendalam terkait pembagian tugas antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih peran sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji.
“Kami mendorong harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan antara Kemenag, BPKH, dan BPH. Selain itu, KPK akan mengawasi transparansi dalam pengelolaan dana haji yang jumlahnya tidak sedikit,” tambah Setyo.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan penyelenggaraan haji 2025 tidak hanya sukses secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
sumber: infopublik.id
